Jambi 1900-1916: From War to Rebellion

 

THE PURPOSE of this study is to examine the seventeen years of the history of Jambi from 1900 to 1916, during which period Jambi experienced a process of rapid change as the result of the establishment of Dutch colonial rule. This work will look into the entire process of change in all its political and economic as well as its socio-religious aspects, and how these changes led to the rebellion in 1916. Although the main emphasis here is on the rebellion of 1916--which was the first major rebellion in Indonesia that used the banner of a nationalist movement, the Sarekat Islam--this study will also discuss the latest stage of the Jambi War (1900-1907) and the protest movements that occurred between 1907 and 1916 in order to examine the different features of all the anti-Dutch resistances in Jambi. By examining these different features we will be able to see the developmental stages of the movements.

Recognizing that a study of a social change requires an adequate understanding of the situation before changes occur and the fact that there is no reference work on Jambi it is necessary to present a study of the Jambi traditional society. As a matter of fact, the discussion of Jambi traditional society given here is a demanding and separate study by itself. This study also analyzes the messianic/millenarian nature of the protest movements in Jambi.

This study has benefited greatly from the analytical tools of Social Anthropology. Being a native of South Sumatra the author has sufficient first hand knowledge about her society. However, as a historical study, the main concern here is to explore the relation between events which means that chronology remains very essential. Also, unlike anthropologists who always focus their attention on society in change and see the changes as coming from without as well as from within, we have seen Jambi as a society in equilibrium undergoing changes forced from without.

________

Jang Aisjah Muttalib, "Jambi 1900-1916: From War to Rebellion", PhD thesis in Columbia University (1995).

Read more…

Jambi Kehilangan 2,5 Juta Hektare Hutan dalam Lima Dekade Terakhir

 

KKI Warsi: Hutan Jambi di Ambang Krisis Ekologis

Catatan Akhir Tahun 2025 KKI WARSI. Jambi, jantung Sumatera yang selama ratusan tahun dijaga oleh hutan alamnya, kini berada di titik genting. Pohon-pohon yang dahulu menjadi “pasak bumi”, penyangga air, iklim, dan kehidupan, satu per satu runtuh di tengah laju ekstraksi sumber daya alam yang masif. Catatan Akhir Tahun 2025 KKI WARSI menunjukkan bahwa krisis ekologi di Jambi bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas hari ini.

Dalam kurun 52 tahun terakhir, Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektare hutan. Tutupan hutan yang tersisa kini hanya 929.899 hektare atau  18,54 persen dari luas daratan. Jika ditarik lebih singkat, dalam 10 tahun terakhir Jambi telah kehilangan, 112.372 hektare  atau setara dengan 5 kali luas Kota Jambi.

“Angka ini menempatkan Jambi dalam zona kritis ekologis, yang berpotensi menjadi bencana terjadi secara eksponensial dan pemulihannya akan membutuhkan biaya besar serta waktu lama,”kata Direktur KKI Warsi Adi Junedi di Jambi, 7 Januari 2026 pada acara Catatan Akhir Tahun KKI Warsi 2025.  

Adi Junedi menjelaskan, pemicu utama krisis eologis ini, adalah alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala luas, terutama sawit, ekspansi pertambangan serta kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor dominan hilangnya hutan.

Aktivitas tambang, baik batubara maupun emas, telah merusak bentang alam, mencemari sungai, dan memunculkan masalah sosial sosial. Hingga 2025, pantauan citra satelit menunjukkan pertambangan batubara telah membuka lahan sekitar 16 ribu hektare, tersebar di kawasan hutan dan areal penggunaan lain.

“Sedangkan penambangan emas tanpa izin (PETI) terindikasi telah merusak lebih dari 60 ribu hektare, setara hampir tiga kali luas Kota Jambi, terlihat di kawasan areal penggunaan lain, hingga taman nasional,” kata Adi.  

Adi mengatakan kerusakan hutan berkelindan langsung dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Ketika hutan hilang, hujan tidak lagi diserap tanah. Sungai yang alurnya semakin lebar akibat tambang, dan tingginya material bekas tambang yang masuk ke sungai, menyebabkan  sungai meluap tanpa kendali ketika hujan dengan curah tinggi. “Dengan kondisi ini, banjir serta longsor menjadi ancaman permanen, bukan sekadar risiko musiman. Jambi hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan bencana hanya tinggal menunggu waktu,” kata Adi.

Di Tengah Krisis, Masih Ada Harapan: Perhutanan Sosial Pulihkan Hutan Jambi. Di tengah krisis ekologis dan meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi, secercah harapan masih tumbuh dari hutan-hutan yang dikelola masyarakat. Perhutanan sosial terbukti mampu memulihkan ekologi sekaligus menopang kehidupan warga.

Dalam enam tahun terakhir, tutupan hutan di wilayah perhutanan sosial di Provinsi Jambi yang didampingi KKI Warsi meningkat sekitar 20.314hektare, luas yang hampir setara dengan Kota Jambi. “Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa hutan yang dikelola secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, mampu memperbaiki kondisi ekologi yang sempat terdegradasi,” kata Adi.

Dikatakan, model pengelolaan berbasis masyarakat ini tidak hanya memulihkan hutan, tetapi juga memperkuat ekonomi warga. Melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan ekowisata, masyarakat memperoleh manfaat langsung dari hutan yang tetap tegak. Hutan tidak lagi dipandang sebagai ruang eksploitasi semata, melainkan sebagai sumber kehidupan yang dijaga bersama.

“Peningkatan tutupan hutan tersebut menegaskan satu hal penting: hutan yang dikelola dengan baik dan adil akan memberikan manfaat berlipat, bagi masyarakat, bagi ekologi, dan bagi masa depan bumi,” ujarnya.

Namun, capaian ini tidak boleh berhenti sebagai kisah sukses sesaat. Ke depan, dibutuhkan upaya yang lebih kuat untuk mempertahankan tutupan hutan sekaligus memastikan keberlanjutan penghidupan masyarakat pengelolanya.

Salah satu langkah strategis yang perlu didorong adalah memaksimalkan peluang pendanaan iklim, seperti pasar karbon, Results-Based Payment (RBP), dan biodiversity credit. Skema-skema ini membuka jalan baru agar hutan yang dijaga tetap memiliki nilai ekonomi yang adil bagi masyarakat pengelolanya. Inisiatif seperti pohon asuh dan adopsi bibit juga menjadi peluang nyata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pemulihan hutan.

Transisi ini menandai pergeseran penting dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi hijau, ekonomi yang menjaga, bukan menghabiskan, hutan. Pengelolaan hutan lestari memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, memperbaiki fungsi ekologis, serta melipatgandakan dampak positif dari pengelolaan hutan berkelanjutan.

Di saat yang sama, upaya pemulihan hutan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum terhadap kejahatan ekologi, perbaikan tata kelola kehutanan, serta rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak. Langkah-langkah ini mendesak dilakukan untuk mengendalikan bencana hidrometeorologi yang kian sering dan merusak.

“Perubahan iklim adalah kenyataan. Beradaptasi dan berbenah sekarang juga adalah keharusan, bukan pilihan,” tegas Adi. Tanpa upaya serius mengatasi akar persoalan kerusakan lingkungan, pembangunan akan berjalan di tempat, sementara biaya pemulihan akibat bencana akan terus menggerogoti sumber daya daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Catatan Akhir Tahun 2025 ini menjadi penanda arah: apakah Jambi memilih menyelamatkan sisa hutannya sebagai benteng terakhir kehidupan, atau membiarkannya runtuh dan menanggung krisis ekologis yang kian dalam.

Hutan Jambi masih bisa diselamatkan, jika kita bergerak sekarang.

Kompas: 2,5 Juta Hektare Hutan di Jambi Hilang dalam 5 Dekade

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi merilis dalam kurun waktu 52 tahun terakhir, Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektare hutan, tutupan hutan yang tersisa saat ini hanya tersisa 929.899 hektare atau 18,5 persen dari luas daratan. Jika ditarik lebih singkat, dalam 10 tahun terakhir Jambi telah kehilangan 112.372 hektare atau setara dengan 10 kali luas Kota Jambi. “Angka ini menempatkan Jambi dalam zona kritis ekologis, yang berpotensi menjadi bencana yang terjadi secara eksponensial dan pemulihannya akan membutuhkan biaya besar serta waktu lama,” kata Direktur KKI Warsi, Adi Junedi sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (7/1/2026).

Adi menjelaskan pemicu utama krisis ekologis ini adalah alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala luas, terutama sawit, ekspansi pertambangan serta kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor dominan hilangnya hutan.

Selain itu, aktivitas tambang, baik batubara maupun emas, telah merusak bentang alam, mencemari sungai dan memunculkan masalah sosial sosial.

Hingga 2025, pantauan citra satelit menunjukkan pertambangan batubara telah membuka lahan sekitar 16 ribu hektare, tersebar di kawasan hutan dan areal penggunaan lain. "Sedangkan penambangan emas tanpa izin (PETI) terindikasi telah merusak lebih dari 60 ribu hektare, setara hampir tiga kali luas Kota Jambi, terlihat di kawasan areal penggunaan lain, hingga taman nasional," tambah dia. Ia mengatakan kerusakan hutan berkaitan langsung dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Mengingat ketika hutan hilang, air hujan tidak lagi diserap tanah. Saat ini alur sungai semakin lebar akibat tambang, dan tingginya material bekas tambang yang masuk ke sungai menyebabkan sungai meluap tanpa kendali ketika hujan dengan curah tinggi.

"Dengan kondisi ini, banjir serta longsor menjadi ancaman permanen, bukan sekadar risiko musiman. Jambi hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan bencana hanya tinggal menunggu waktu," tutupnya.

Detik: Hutan Jambi Turus Menyusut, Alih Fungsi Lahan-PETI Jadi Biang Kerok

Tutupan hutan di Provinsi Jambi terus mengalami penyusutan. Deforestasi dengan tujuan alih fungsi lahan hingga penambangan emas tanpa izin (PETI) yang meningkat menjadi faktor penyebab di balik hilangnya hutan di Jambi.

Menurut catatan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, selama 52 terakhir, Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektare hutan. Tutupan hutan yang tersisa kini hanya 929.899 hektare atau 18,54 persen dari luas daratan.

Saat ini, tutupan hutan yang tersisa hanya sekitar 929.899 hektare atau 18,54 persen dari total luas daratan Jambi. Bahkan dalam satu dekade terakhir saja, hutan Jambi menyusut hingga 112.372 hektare, setara dengan hampir 10 kali luas Kota Jambi.

"Angka ini menempatkan Jambi dalam zona kritis ekologis, yang berpotensi menjadi bencana terjadi secara eksponensial dan pemulihannya akan membutuhkan biaya besar serta waktu lama," kata Direktur KKI Warsi, Adi Junedi, Selasa (7/1/2026).

Berdasarkan pantauan citra satelit hingga 2025, menurut catatan KKI Warsi, tutupan hutan sempat mengalami tren peningkatan mulai 2020-2024. Namun, pada 2025 kembali mengalami penyusutan.

Adi menjelaskan, di balik hilangnya hutan di Jambi itu dipicu oleh alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan skala besar, terutama sawit. Selain itu, ekspansi pertambangan serta kebakaran hutan dan lahan turut menjadi faktor dominan hilangnya tutupan hutan di Jambi.

Aktivitas pertambangan, baik batu bara maupun emas ilegal, disebut telah meninggalkan jejak kerusakan serius. Bentang alam berubah, sungai tercemar, dan konflik sosial bermunculan di berbagai wilayah.

Masih dalam pantauan citra satelit hingga 2025, pembukaan lahan akibat pertambangan batu bara saja mencapai sekitar 16 ribu hektare. Ini tersebar di kawasan hutan maupun areal penggunaan lain.

"Sedangkan penambangan emas tanpa izin (PETI) terindikasi telah merusak lebih dari 60 ribu hektare, setara hampir tiga kali luas Kota Jambi, terlihat di kawasan areal penggunaan lain hingga taman nasional," tambah Adi.

Perluasan area PETI ini juga menjadi faktor dominan dan terus meningkat setiap tahun dalam menyumbang angka kerusakan hutan. Meski area tambang emas itu dominan berada di sepanjang aliran sungai. Wilayah itu tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, dan terbaru sudah merambah sampai Kabupaten Batang Hari.

Adi menambahkan bahwa kerusakan hutan tersebut berkelindan langsung dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Hilangnya tutupan hutan membuat air hujan tak lagi terserap optimal ke dalam tanah.

Di sisi lain, sungai-sungai yang melebar akibat aktivitas tambang serta masuknya material sisa galian menyebabkan aliran air mudah meluap saat hujan deras. Kondisi ini membuat banjir dan longsor menjadi ancaman yang terus mengintai.

"Dengan kondisi ini, banjir serta longsor menjadi ancaman permanen, bukan sekadar risiko musiman. Jambi hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan bencana hanya tinggal menunggu waktu," pungkas Adi.

KKI Warsi turut andil dalam mengelola sisa hutan yang dikelola masyarakat di Jambi. Pendampingan masyarakat itu melalui skema perhutanan sosial.

Dalam 6 tahun terakhir, tutupan hutan di wilayah perhutanan sosial di Provinsi Jambi yang didampingi KKI Warsi meningkat sekitar 20.314 hektare. Tak hanya memulihkan hutan, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat.

Melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan ekowisata, masyarakat memperoleh manfaat langsung dari hutan yang tetap tegak. Hutan tidak lagi dipandang sebagai ruang eksploitasi semata, melainkan sebagai sumber kehidupan yang dijaga bersama. Secara berkelanjutan, juga memaksimalkan pendanaan iklim, seperti pasar karbon, bioderversity credit, dan result-based payment (RBP).

Read more…

Javanese ‘Coolies’ Remember the Colonial Estate

 

ARTIKEL NICOLE Lamb, berjudul "A Time of Normalcy: Javanese ‘Coolies’ Remember the Colonial Estate", menyoroti hubungan antara Kayuaro di Kerinci, Jambi, dan Jawa, terutama dalam konteks kolonialisme Belanda, perdagangan, serta jaringan sosial-politik yang terbentuk pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kayuaro, meski berada di pedalaman Sumatra, ternyata memiliki keterhubungan erat dengan Jawa sebagai pusat administrasi dan ekonomi kolonial.

Kayuaro di Kerinci digambarkan sebagai daerah agraris yang menghasilkan komoditas penting, terutama teh dan kopi. Hasil pertanian ini tidak hanya dikonsumsi lokal, tetapi masuk ke dalam jaringan perdagangan kolonial yang berpusat di Jawa. Batavia (Jakarta) menjadi pintu utama ekspor, sehingga Kayuaro secara tidak langsung bergantung pada kebijakan ekonomi kolonial yang ditentukan di Jawa. Hubungan ini menunjukkan bagaimana daerah pedalaman di Sumatra terintegrasi ke dalam sistem kolonial yang berpusat di Jawa.

Selain ekonomi, hubungan Kayuaro dengan Jawa juga terjalin melalui migrasi dan pendidikan. Sebagian elite Kayuaro yang berkesempatan belajar di Jawa membawa pulang gagasan modernitas, termasuk ide-ide tentang nasionalisme dan organisasi sosial. Hal ini memperkuat kesadaran politik di Kayuaro, karena Jawa menjadi pusat pergerakan nasional yang kemudian menginspirasi daerah-daerah lain di Sumatra. Dengan demikian, Jawa berfungsi sebagai sumber ide dan jaringan politik yang memperluas wawasan masyarakat Kayuaro.

Dalam aspek politik, kolonial Belanda menempatkan Jawa sebagai pusat kendali administratif. Kebijakan yang diterapkan di Kayuaro sering kali merupakan turunan dari keputusan yang dibuat di Jawa. Hal ini menciptakan hubungan hierarkis: Jawa sebagai pusat kekuasaan, Kayuaro sebagai daerah pinggiran yang harus menyesuaikan. Namun, masyarakat Kayuaro tidak pasif; mereka menegosiasikan posisi mereka melalui lembaga adat dan jaringan lokal, sehingga tetap mempertahankan identitas dan otonomi di tengah tekanan kolonial.

Artikel ditutup dengan refleksi bahwa hubungan Kayuaro–Jawa bukan hanya soal dominasi kolonial, tetapi juga pertukaran ide, komoditas, dan jaringan sosial. Warisan kolonial ini masih terasa hingga kini, baik dalam struktur ekonomi maupun dalam pola migrasi dan pendidikan. Kayuaro menjadi contoh bagaimana daerah pedalaman di Sumatra mampu bertahan dan beradaptasi, sekaligus menunjukkan bahwa keterhubungan dengan Jawa membentuk dinamika sosial-politik yang lebih luas dalam sejarah Indonesia.

_______

Nicole Lamb, "A Time of Normalcy: Javanese ‘Coolies’ Remember the Colonial Estate", Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, 170, 4 (2014): 530-556.

Read more…

Naskah-naskah Kesultanan Jambi Dār al-Ma‘mūr

 

KAJIAN TENTANG sejarah awal Jambi, terutama sejak periode kesultanan pada abad ke-17, masih sedikit. Beberapa kajian abad ke-18 dan ke-19 lebih tergantung pada catatan Eropa dan arsip kolonial Belanda. Padahal, sumber-sumber lokal, meskipun tidak berlimpah, juga ada. Selama ini yang sering digunakan adalah surat yang merupakan media komunikasi antara sultan dan terutama pihak internal seperti kepala kampung atau dusun serta piagam yang berisi batas tanah dan yang menguasainya.

Selain surat atau piagam, naskah sejarah kesultanan yang lebih lengkap dan orisinal adalah Hikayat Negeri Jambi (HNJ), Undang-undang Piagam Pecacahan Jambi (UPPJ), dan Ini Sajarah Kerajaan Jambi (ISKJ). Ketiga naskah itu nyaris terabaikan dalam penulisan sejarah Jambi.

Buku karya Ali Muzakir, Naskah-naskah Kesultanan Jambi Dār al-Ma‘mūr (Jambi: Sutha Press, 2025), merupakan alih aksara atas ketiga naskah tersebut. Alih aksara adalah penggantian huruf-huruf naskah yang beraksara Arab ke aksara Latin, tanpa mengubah bahasa Melayu-nya. Alih aksara ini bertujuan untuk memperkenalkan naskah-naskah sejarah lokal Jambi secara lebih luas kepada akademisi maupun masyarakat umum.

_______

Ali Muzakir, Naskah-naskah Kesultanan Jambi Dār al-Ma‘mūr (Jambi: Sutha Press, 2025).

Read more…

Ornamental Replication in Multilingual Duano Speakers

 

LIVING IN a multilingual society, the Duano people, who speak the Duano language in Jambi Province, Sumatra, Indonesia, are inevitably exposed to language contact with various languages spoken in the region. This exposure provides Duano speakers with a range of linguistic options to select from in order to achieve their communicative goals. Among these, speakers adopt and replicate linguistic features, including affixes from Jambi Malay, a dominant language, into their linguistic repertoire. This study addresses two primary research questions: (1) How are replicated affixes from Jambi Malay used by Duano speakers? and (2) What motivates the replication of Jambi Malay affixes in Duano? Fieldwork conducted in Tanjung Jabung Barat in August 2024 collected natural data, narrative data, and elicited data. The findings reveal that most replications of Jambi Malay affixes in Duano are non-obligatory and are considered optional. Due to this non-obligatory nature, the replicated affixes function primarily as linguistic “ornaments.” Furthermore, the motivations behind the replication of these affixes include prestige and identity-flagging (both as Duano speakers, as well as part of the Jambi Malay community). This explains why the replication of affixes remains non-mandatory and is closely tied to social motivations, functioning as a symbolic “social token.”

________

Ernanda, Ekarina, & Nely Arief, "Ornamental Replication in Multilingual Duano Speakers", Word, 71, 3 (2025): 131-156.

Read more…

The Impact of Colonialism on Pusaka Manuscript Collections in Kerinci

 

THE BRIEF period of Dutch colonisation of Kerinci (1903-1942) had a limited impact on the pusaka manuscripts. In the post-annexation period, Dutch colonial officers collected eight pusaka manuscripts, together with other indigenous regalia and ethnographic items, in order to provide ethnographic material from Kerinci to Batavia. 

In the early 20th century, efforts by Jacobson (1915), Westenenk (1922), and Voorhoeve (1941), shifted away from collecting, moving towards scholarly investigation through copying, photographying, and transliterating. In addition, the position of the depati as representatives of the colonial administration and their curiosity about manuscripts they could not read, led them to support this colonial research. The colonial authorities and agents, at the same time, recognised the adat institutions and followed the adat regulations of Kerinci society during their studies of manuscripts there. 

Compared to precolonial times, during which access to pusaka was limited to ritual contexts, the colonial era saw depati permitting their pusaka collections to be observed and researched as long as adat regulations were followed and the items were not removed from their customary keepers. This resilience of adat explains why the vast majority of Kerinci manuscripts remain preserved in their original context as pusaka until today.

______

Hafiful Hadi Sunliensyar, "The Impact of Colonialism on Pusaka Manuscript Collections in Kerinci", Archipel, 110 (2025): 281-306.

Read more…

Islam Melayu di Jambi

 

DI DALAM masyarakat Melayu di Jambi, Islam punya peran yang sangat penting. Begitu masuk dan berkembang di Jambi, Islam dipeluk secara kuat oleh masyarakat Melayu. Seloko atau pepatah yang dipegangi adalah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Dengan seloko itu, Islam dan kemelayuan seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dan tidak terbedakan.

Buku karya Pahmi Sy, Islam Melayu di Jambi: Silang Budaya dalam Masyarakat Peisan (Jambi: Sutha Press, 2025), membahas bagaimana peran Islam yang kuat tersebut di dalam masyarakat peisan Melayu. Melalui penelitian antropologis di sebuah desa di Jambi, peran tersebut digambarkan secara gamblang. Hal tampak antara lain dalam cara masyarakat Melayu bekerja atau terkait mata pencaharian mereka, relasi antara laki-laki dan perempuan, kepemimpinan dan politik, serta bagaimana masyarakat peisan Melayu merespons modernitas.

Buku ini mengingatkan pada argumen lama terkait silang budaya yang erat tersebut, yang diistilahkan dengan baik oleh Abdurrahman Wahid sebagai pribumisasi Islam. Islam di dalam masyarakat peisan Melayu mengalami pribumisasi yang sukses di dalam banyak aspek. Meskipun demikian, buku ini juga menyebut pergeseran-pergeseran yang terjadi, terutama dalam bidang politik dan kepemimpinan.

________

Pahmi Sy, Islam Melayu di Jambi: Silang Budaya dalam Masyarakat Peisan (Jambi: Sutha Press, 2025).

Read more…

Catch ‘em When the Water is Low

 

FISHING AND wetlands have in many cases been essential facets of life but are often overlooked in archaeological and historical research. In this article, we focus on the floodplains of the Palembang and Jambi region of Sumatra, where both of these aspects are comprehensively entwined. The floodplain fisheries there are highly productive, and function in a rhythm with the hydrological cycle of the rivers. By combining the pre-existing archaeological, historical and ethnographic information with modern environmental data, we propose a longue durée hypothesis for their use in the past. We also examine how floodplains fishing may have contributed to the provisioning of Palembang and Jambi, and how it would have fit in with other aspects of Sumatran culture such as floodplain rice cultivation and overseas trade. This is achieved by linking the production schedules with the sailing seasons simulated with qtVlm navigation software.

_________

Wessa Perttola & Marko Kallio, "Catch ‘em When the Water is Low: Longue Durée Hypothesis on Floodplains Fishing and its Rhythm in the Palembang and Jambi Region of Sumatra", International Journal of Nautical Archaeology, 53, 2 (2024): 478-498.

Read more…

Towards Transnational Agrarian Conflicts?

THE ARTICLE explores the spatial dimension of the contested renegotiation of society-nature relations in the context of the oil palm boom in Indonesia. Drawing on qualitative research as well as on concepts of political ecology, materialist state theory and literature on the transnationalization and internationalisation of the state, it argues that conflicts in the context of the oil palm boom cannot merely be conceptualised as local negotiation processes for access to land, but are increasingly transnational in character. Particularly, transnational actors such as oil palm companies and environmental protection organisations as well as transnational regulatory systems such as private sustainability and carbon standards are increasingly relevant in structuring local conflicts. To illustrate how these transnational mechanisms of contestation and conflict resolution operate, the article's empirical focus lies on conflicts over land in the Indonesian province of Jambi on the island of Sumatra. 

________

Alina Brad & Jonas Hein, “Towards transnational agrarian conflicts? Global NGOs, transnational agrobusiness and local struggles for land on Sumatra”, New Political Economy, 28, 3 (2023): 452-467.

Read more…

Local Lineages in Kerinci

 

THE DISTRICT (kabupaten) of Kerinci lies on the western border of Jambi, neighbouring West Sumatra, and is now part of the province of Jambi. Previously it was incorporated into the Dutch colonial government’s province of Sumatra’s West Coast. Not knowing quite where to place Kerinci reflects an uncertainty as to which of its neighbours Kerinci, geographically isolated as it is, has the closest cultural and historical affinities. Among other puzzles thrown up by such a consideration is how to assess the structure and significance of lineages in Kerinci. Each Kerinci village has its own specific set of lineages. In north Kerinci, the area bordering West Sumatra, the lineages are matrilineal in terms of recruitment and seem to resemble their West Sumatran counterparts. However, the situation is complex. In order to provide a full ethnographic picture of the situation this article gives a detailed description of the lineage structure of one village, Pondok Tinggi, in central Kerinci. This description discusses the function and recruitment of office-holders within each lineage and their continuing significance in the political structuring of the community.

________

C.W. Watson, “Local Lineages in Kerinci, Sumatra”, Indonesia and the Malay World, 48, 142 (2020): 379-396.

Read more…

The Role of Migrants in Agrarian Conflicts and Rural Resistance

 

LAND GRABBING in relation to boom-crop production or nature conservation triggers displacement and dispossession of local communities as well as rural resistance often culminating in violent conflicts over land. In Indonesia, company-initiated oil palm production on debatable territories also stimulates migration into these contested rural areas by individual farmers who seek to become part of the boom-crop economy. Based on discussions on land grabbing and land rights this article deals with the appropriation of land by independent migrant farmers and their role as another new party in conflicts over land. The role of rural migrants in land conflicts in Jambi Province, Sumatra is shown through two case studies. The case studies highlight the importance of customary local elites and their strategic employment of social identity and political authority to facilitate land seekers’ access to contested land. The local elites transcend conceptual boundaries to generate a profitable counter-business with a set of individual stakeholders and brokers who profit from the dispossession of the masses. The case studies reveal that the migrants’ presence is essential to rural resistance and a contested resource of economic and political benefit to various stakeholders at the same time.

_______

Stefanie Steinebach, "Farmers and Pawns: The Role of Migrants in Agrarian Conflicts and Rural Resistance in Sumatra, Indonesia", The Asia Pacific Journal of Anthropology, 18, 3 (2017): 228-245.

Read more…

Is Flexibility or Productivity the Key to Persistence of Rubber Agroforests?

 

RUBBER PRODUCTION and yield components (tree density, number of trees tapped per day, number of tapping days per year) were monitored in 35 plots of rubber agroforests in Jambi province (Sumatra) for one year. The results showed a great variability in yield components both between plots and over time. The overall average production of dry rubber per tree per tapping day was 17g, which is about half of the production per tree per tapping day that can be attained in well managed plantations of selected rubber clones. Productivity per ha and per year appeared to be further reduced by the low number of rubber trees per ha (c. 50% of the trees above 10 cm dbh are not rubber trees), the selective tapping of only a fraction of the population of rubber trees of tappable size and the low number of tapping days per year. Low average tapping frequency (110 days) was related to low prices prevailing during the study period. Tapping frequency appeared to be further influenced by a number of case specific factors including the degree of dependence of farmers on latex as a source of income, labor availability (for the plot owner) and presence or absence of other work opportunities (for the share-tapper).

As a result of this opportunistic exploitation, the actual annual production per unit area in rubber agroforests appears to be often below maximum potential production of the plot. It is argued that the high flexibility of this extensive rubber cultivation system compensates for its low productivity and largely determines its wide adoption. It is further suggested that the opportunistic exploitation of extensively managed rubber agroforests may fulfil an important social function as it appears to serve as a reservoir of paid labour.

________

Gregoire Vincent, Laxman Joshi, & Susilawaty, "Is Flexibility or Productivity the Key to Persistence of Rubber Agroforests in Jambi Province (Sumatra)?", Forest, Trees and Livelihoods, 20, 1 (2011): 51-67.

Read more…

Deciphering Agricultural Practices and Environmental Impacts in Palm Oil Plantations

 

OIL PALM cultivation has drastically increased in the last decades and has become a key crop to meet the global vegetable oil demand, while raising environmental issues linked to deforestation, fertiliser or pesticide uses. Guidelines on best practices have been developed to limit these environmental impacts. However, there is little evidence on the field reality of concrete declination of these general guidelines and on the room for improvement of practices in light of the local diversity of oil palm systems. This study aimed to investigate in the field the actual practices in two contrasted areas in Indonesia, the first global palm oil producer. We carried out field surveys in Riau and Jambi provinces and collected data on annual applications of two synthetic mineral fertilisers, two herbicides and yields. We characterised the cropping systems of 88 smallholders’ and 45 industrial plantation units including potential practice drivers. Both qualitative and quantitative analyses showed contrasted practices across growers. Fertiliser rates were variable across all grower types, while pesticide rates especially distinguished between industrial and smallholders’ practices. Practices and performances were particularly variable amongst smallholders, and significantly different in Jambi compared to Riau. This study highlighted the great diversity of practices and potential environmental impacts. It stresses the need for a more systematic accounting of the local specificities of the cropping systems and their rationales in order to promote more adapted and efficient best practices recommendations.

_______

Margot Moulin, Julie Wohlfahrt, Jean-Pierre Caliman, & Cécile Bessou, "Deciphering agricultural practices and environmental impacts in palm oil plantations in Riau and Jambi provinces, Indonesia", International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 24, 6 (2017): 512-523.

Read more…

Environmental Governance Meets Reality

MULTI-STAKEHOLDER SUSTAINABILITY certification schemes have become a favorite instrument for applying good governance, though studies indicate their inefficiency at the producer level. In this study, we used a mixed-method approach to first, map the institutional context of independent oil-palm smallholders in rural Sumatra while, second, reflecting upon the impact of the Smallholder Standard proposed by the Roundtable on Sustainable Palm Oil on smallholder management practices. We hold that non-recognition of micro-scale perspectives within governance processes may partially explain noncompliance with certification principles among smallholders. The Smallholder Standard appears unable to mitigate challenges important for smallholders, who in turn cannot properly comply with it, due to problems including weather instability and high management costs. We suggest that certification schemes need to work on some overlooked but essential preconditions of good governance, namely gaining micro-level visibility and acceptance. 

_______

Katrin Martens, Yvonne Kunz, Ir. Rosyani, & Heiko Faust, "Environmental Governance Meets Reality: A Micro-Scale Perspective on Sustainability Certification Schemes for Oil Palm Smallholders in Jambi, Sumatra", Society & Natural Resources, 22, 5 (2020): 634-650.

Read more…

Deconstructing Sustainable Rubber Production

 

THE GROWING demand for natural rubber is increasingly threatening biodiversity and forest ecosystems. Recently, the French Michelin Group started a cooperation with the World Wide Fund for Nature (WWF) to establish environmentally and socially sustainable ‘model’ rubber plantations in Sumatra and Kalimantan, Indonesia. The framing of Michelin’s tire production as ‘eco-friendly’ and their purported ‘sustainable’ rubber cultivation contradict with statements by villagers living around Michelin’s plantation in Jambi Province, Sumatra, who are reporting environmental destruction and land tenure conflicts. Conceptually, we build on political ecology and critical human geography perspectives to identify conflicts and ambiguities related to sustainability claims, deforestation and dispossession. Empirically, we draw on qualitative research in a village affected by the plantation. We confront and deconstruct the discursive framing of sustainable rubber production with our empirical findings. We show how the plantation restricts access to land and instead of providing additional income, is actually limiting development opportunities.

________

Fenna Otten, Jonas Hein, Hannah Bondy, & Heiko Faust, "Deconstructing Sustainable Rubber Production: Contesting Narratives in Rural Sumatra", Journal of Land Use Science, 15, 2-3 (2020): 306-326.

Read more…

Peta Kajian Wastra Jambi

MESKIPUN merupakan tradisi wastra periferal di nusantara, wastra Jambi ternyata sudah lama menjadi topik kajian. Pengamat yang pertama kali membuat laporan tentang wastra Jambi adalah B.M. Goslings. Sejak 1927 hingga 1931, secara berturut-turut Goslings mempublikasikan serial artikelnya tentang batik Jambi dalam berkala Nederlandsch-Indie Oud en Nieuw. Menarik untuk menelusuri siapa sebenarnya Goslings dan mengapa ia tertarik meneliti batik Jambi.

 

Pengamatan Goslings rupanya bukan merupakan penelitian berkelanjutan dalam jangka panjang. Satu setengah dekade setelah Goslings menerbitkan artikel terakhirnya, baru muncul lagi laporan tentang batik Jambi. Pada 1945, J.P.W. Philipsen menerbitkan tulisan berjudul Kain Djambi, iets over de versiering der Djambibatikes. Tulisan tersebut dimuat di Cultureel Indie. 

Tentu cukup menarik, kalau bukan agak aneh, bahwa seorang Belanda menulis tentang artefak budaya nusantara justru saat pendudukan Jepang. Terlebih lagi, pada masa itu, sebagaiamana dijelaskan Fiona Kerlogue (2000), industri batik Jambi mulai gulung tikar karena kemiskinan rakyat yang disebabkan pendudukan Jepang.

Seiring dengan mati surinya tradisi batik Jambi sejak periode kolonialisme Jepang, kajian tentang wastra Jambi pun ikut mati suri selama lebih dari 40 tahun. Pengamat yang membangkitkan kembali perhatian terhadap wastra Jambi adalah Barbara W. Andaya, sejarawan dari Universitas Hawaii yang kawentar sebagai penulis To Live as Brothers. 

Dalam forum Asian Studies Association of Australia Bicontennial Conference yang diselenggarakan pada 1988, Barbara Andaya mempresentasikan makalah tentang perdagangan kain di Jambi dan Palembang pada abad k-17 dan ke-18. Isi makalah Andaya tampaknya cukup diperhatikan kalangan Indonesianis Cornell sehingga makalah tersebut diterbitkan dalam jurnal Indonesia pada 1989.

Pada akhir 80-an, wastra  Jambi mulai dilirik pengamat dalam negeri, pertama-tama oleh pemerintah. Dalam rangka membentuk ideologi pembangunan nasional, Orde Baru membuat proyek besar untuk mendokumentasikan berbagai segi budaya lokal di nusantara. Proyek ini secara teknis dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dipandang sebagai artefak yang merepresentasikan identitas Jambi, wastra Jambi turut didokumentasikan. Hasil dokumentasi diterbitkan menjadi sebuah monograf berjudul Pakaian Adat Tradisional Daerah Provinsi Jambi.

Pada dekade berikutnya, jumlah kajian wastra Jambi menjadi lebih banyak. Marhamah memaparkan makalah tentang perkembangan batik Jambi dalam Seminar Tekstil Tradisional Se-Sumatera yang diadakan di Jambi pada tahun 1993. Di Copenhagen, Kerlogue pada tahun 1995 menyampaikan makalah tentang kaitan antara tekstil dan identitas di Jambi. Bersama Johannes, Sihol Situngkir, Sudarmadji, dan Puji Y. Subagiyo, Kerlogue kembali mnyuguhkan makalah tentang batik Jambi dalam Simposium Internasional Tekstil Indonesia yang digelar di Museum Nasional pada tahun 1996.

Pada tahun itu pulalah Kerlogue mulai memapankan posisinya secara akademis sebagai antropolog paling otoritatif dalam studi batik Jambi. Scattered Flowers, buku pertama Kerlogue tentang batik Jambi, diterbitkan Universitas Hull. Setahun kemudian, ia merampungkan disertasinya yang berjudul Batik Cloths from Jambi, Sumatra, di dalam mana Kerlogue juga menguraikan kaitan antara batik Jambi dan seni kaligrafi Arab. 

Deretan tulisan Kerlogue tentang wastra Jambi sepanjang dekade 2000-an diselingi oleh tulisan sejarawan dan budayawan lokal tentang tradisi wastra kampung halamannya sendiri. Pada 2001, Djunaidi T. Noor menerbitkan Pesona Batik Jambi: Laporan Penelitian. Untuk kajian wastra Jambi dekade 2000-an, harus disebutkan pula secara khusus studi Kerlogue dan Hitchcock yang terbit di jurnal Indonesia and the Malay World tentang hubungan antara industri batik Jambi, pembangunan Orde Baru, dan pariwisata.

Tak puas hanya mengamati batik Jambi, Kerlogue akhirnya meluaskan perhatiannya dengan mempelajari jenis wastra Jambi yang lain, yaitu sulaman benang emas. Bahkan, Kerlogue juga meneliti motif hias pada rumah adat Jambi dan tradisi kuliner khas Jambi. Sulaman Benang Emas: An Embroidary Tradition from Central Sumatra adalah judul paper Kerlogue yang dipaparkannya dalam suatu forum di Museum Nasional Jakarta pada tahun 2007. Paper yang sama (atau revisinya?) ia paparkan dalam The First Conference on Jambi Studies pada 2013. 

Semenjak tahun 2012, muncul nama-nama baru yang bergabung dalam diskusi ilmiah tentang wastra Jambi, khususnya tentang batik Jambi. Dalam Batik Jambi: Sejarah, Identitas, dan Kelenturan Budaya, Dewi mengulas sejumlah artikel Andaya dan Kerlogue tentang wastra Jambi. Zilberg mengamati wastra Jambi dari sudut pandang arkeologi, sejauh tergambar pada arca Prajnaparamita yang ditemukan di kompleks percandian Muaro Jambi.

Pada 2013, setidaknya ada tiga kajian tentang wastra Jambi, yaitu oleh Sumardjo Karmela, dan Adhanita. Sumardjo mencari makna motif-motif batik Jambi secara kosmologis. Melengkapi penjelasan Kerlogue tentang industri batik Jambi, Karmela menulis tentang industrialisasi batik di Kota Jambi. Terakhir, meramaikan diskusi tentang motif batik Jambi, Adhanita menulis artikel berjudul Pengembangan Batik Jambi Motif Sungai Penuh sebagai Bentuk Kontribusi pada Pembangunan.

Setelah me-review secara singkat dan sederhana perkembangan kajian wastra Jambi selama ini, tampak bahwa telah banyak sisi wastra Jambi yang dieksplorasi para pengamat sejak Goslings. Jenis wastra yang banyak dibicarakan adalah batik Jambi. Sulaman benang emas hanya diamati oleh Kerlogue. Songket Jambi lepas dari radar pengamatan para peneliti. Wastra ikat kepala untuk laki-laki dan wastra penutup kepala untuk perempuan belum pernah menjadi fokus penelitian.

Wastra Jambi paling sering diperbincangkan dari perspektif ekonomi. Walaupun menggunakan pendekatan sejarah, kajian Barbara Andaya jelas mengandung keterangan panjang lebar tentang fungsi ekonomi wastra Jambi dan dinamika ekonomi di sekitarnya. Pasang surut industri batik Jambi telah diteliti oleh Johannes, Situngkir, Sudarmadji, Subagiyo, Kerlogue, Hitchcock, dan Karmela. Justru dominasi perspektif ekonomi dalam kajian wastra Jambi membuka celah bagi para peneliti lain untuk mendiskusikan wastra Jambi misalnya dari perspektif kontestasi politik, agama, pop culture, atau perspektif baru lainnya.

Wastra Jambi sebagai cermin identitas lokal juga sudah lazim dikomentari, tampaknya bahkan sejak tulisan pertama tentang batik Jambi dipublikasikan pada 1927. Semua kajian identitas dalam konteks wastra Jambi dapat dibagi menjadi dua kecenderungan, yaitu kecenderungan esensialis dan kecenderungan eksistensialis. Jelas bahwa pengamat Belanda, Orde Baru, dan pemerintah daerah mengusung kecenderungan esensialis dalam mendefinisikan identitas. Sementara itu, Kerlogue dan Dewi enggan terjebak dalam kecenderungan esensialisasi identitas tersebut.

Yang juga sudah banyak dibahas adalah tradisi wastra bagian hilir Jambi. Kebudayaan Jambi, yang pada mulanya dan pada dasarnya berbasis sungai, sebenarnya terbagi menjadi dua kutub yang satu sama lain saling berkoeksistensi, yaitu kutub hilir dan kutub hulu. Artefak budaya kedua kutub ini tentu memiliki persamaan yang mempertemukan dan menyatukan, juga memiliki perbedaan yang menegaskan subidentitas masing-masing. Tradisi wastra hulu Jambi bukan tidak ada, hanya saja kurang dilirik. Kerlogue sudah serba sedikit menyebut-nyebut kain etnik di hulu Jambi tetapi tradisi wastra ini tidak pernah menjadi konsenstrasi kajiannya.

Bila ingin lebih jauh menelusuri kajian wastra Jambi, Anda bisa mencari referensi-referensi yang dicantumkan dalam bibliografi di bawah ini. Perlu ditegaskan, bibiliografi ini masih dalam proses penyempurnaan. Banyak kajian yang barangkali luput dari jangkauan. Karena itu, demi melengkapi bibliografi ini, informasi dari berbagai pihak tentu diharapkan, ditunggu, dan diterima dengan tangan terbuka.

Bibliografi Kajian Wastra Jambi

1927/1928

Goslings, B.M.,"Een batik van Jambi", Nederlandsch-Indie Oud en Nieuw, 12 (1927/1928), hlm. 279-2-83.

1928

Berestyen-Tromp, E.van, "Batik van Djambi", Kolonial Week Blad, 31Mei1928, hlm. 259-260.

1929/1930

Goslings, B.M.,"Het batiken in het gebeid der hoofdplaats Djambi", Nederlandsch-Indie Oud en Nieuw, 14 (1929/1930), hlm. 141-152; 175-185; 217-223.

193/1931

Goslings, B.M., "Roodgekleurde Djambi-batiks", Nederlandsch-Indie Oud en Nieuw, 15 (1930,1931), hlm. 335-346.

1945

Philipsen, J.P.W., "Kain Djambi, iets over de versiering der Djambibatikes", Cultureel Indie, 7(1945), hlm. 144-122.

1988

Andaya, Barbara W., "The Cloth Trade in Jambi and Palembang Society during the Seventeenth and Eighteenth Centuries", Indonesia, 48(1989), hlm.27-46. Mulanya adalah makalah yang dipresentasikan pada Asian Studies Association of Australia Bicentennial Conference yang diselenggarakan di Universitas Nasional Australia pada Februari 1988.

1988/1989

Depdikbud, Pakaian Adat Tradisional Daerah Provinsi Jambi, (Jakarta: Depdikbud, 1988/1989).

1993

Marhamah, "Batik Tradisional Jamb idan Perkembangannya", makalah dipresentasikan pada Seminar Tekstil Tradisional Se-Sumatra, Jambi, 27September1993. Tampaknya makalah ini atau revisinya kemudian diterbitkan sebagai buku dengan judul Batik Tradisional Jambi dan Perkembangannya, (Jambi: Kanwil Departemen Perindustrian Provinsi Jambi, 1993).

1995

Kerlogue, F., “Textiles, Traditionand Identity in Jambi, Sumatra”, makalah dipresentasikan pada The 4^th Nordic-European Workshop in Advanced Asian Studies,“ Cultural Studies in Southeast Asia”, NIAS, Copenhagen, 1995.

1996

Kerlogue, F., “The Red Batiks of Jambi: Questions of Provenance”, makalah dipresentasikan pada Simposium Internasional Tekstil Indonesia, Museum Nasional, Jakarta, 6-9November 1996.

Johannes dan Sihol Situngkir," Production and Marketing Policies: Orientation of Jambi Batik", Makalah dipresentasikan pada Simposium Internasional Tekstil Indonesia, Museum Nasional, Jakarta, 6-9November1996. Tak diterbitkan.

Sudarmadji dan Puji Y. Subagiyo," Jambi Batik in Development", makalah dipresentasikan pada Simposium Internasional Tekstil Indonesia, Museum Nasional, Jakarta, 6-9 November1996. Tak diterbitkan.

Kerlogue, F., Scattered Flowers: Textiles from Jambi, Sumatra,(Cottingham: University of Hull,1996).

1997

Kerlogue, F. Batik Cloths from Jambi, Sumatra (1997). Tesis PhD di Universitas Hull.Tidak diterbitkan.

Kerlogue, F.,“Classical Batiks of Jambi”, makalah dipresentasikan pada konferensi The World Batik and Heritage Conference, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, November1997.

1998

Kerlogue, F., “Textiles as a Medium of Communication in Malay Communities in Sumatra”, makalah dipresentasikan pada The Annual Conference of the Association of Social Anthropologists 1988 di University of Kent at Canterbury, 30 Maret hingga 3 April 1998. Makalah ini tampaknya kemudian diterbitkan sebagai artike lberjudul "Interpreting Textiles as Medium of Communication: Cloth and Community in Malay Sumatra", Asia nStudies Review, 24 (2000), hlm. 335-348.

1999

Kerlogue, F., "Importing Identity: Indian Textiles in Jambi, Sumatra", makalah dipresentasikan pada seminar "Textiles in the Indian Ocean", yang diselenggarakan Institute of Social and Cultural Anthropology di Universitas Oxford, 19-20 Maret 1999. Makalah ini kemudian diterbitkan sebagai artikel berjudul "Importing Identity: Textiles of Jambi (Sumatra) and the Indian Ocean Trade", dalam Ruth Barners(ed.),Textiles in Indian Ocean Societies,(London-NewYork: Routledge-Curzon, 2003), hlm. 130-149.

Kerlogue, F., "Transformation and Tradition: Calligraphy Batiks from Jambi", makalah dipresentasikan pada "Textiles in Changing Times: Identity and the Remaking of Tradition", sebuah forum di Fowler Museum of Cultural History, Universitas California, Los Angeles, 15 Mei 1999.

2000

Kerlogue, F. dan Michael Hitchcock, "Tourism, Development, and Batik in Jambi", Indonesia and the Malay World, 28, 82 (2000), hlm. 221-242.

2001

Noer, Djunaidi T., Pesona Batik Jambi: Laporan Penelitian, (Jambi: Dinas Pariwisata Provinsi Jambi, 2001).

2004

Kerlogue, F., “Jambi Batiks: A Malay Tradition?”, kuliah yang diberikan di Galeri Brunei, University of London School of Oriental and African Studies, disela-sela pameran Spirit of Wood, theArt of Malay Woodcarving, 28 Januari 2004.

Kerlogue, F. dan Tara Sosrowardoyo, Batik: Design, Style & History, (London: Thames & Hudson, 2004).

2005

Kerlogue, F., ‘The Batik of Malay Sumatra”, makalah dipresentasikan pada International Seminar on ‘The Spirit and Form of Malay Design’, National Museum, Kuala Lumpur, Juni 2005.

2007

Kerlogue, F., “Sulaman Benang Emas: An Embroidery Tradition from Central Sumatra”, makalah dipresentasikan di Museum Nasional, Jakarta, 21-22 November 2007. Makalah ini tampaknya kemudian dipresentasikan lagi pada The First International Conference on Jambi Studies, Jambi, 21-24 November 2013.

2011

Kerlogue, F., "Memory and Material Culture: A Case Study from Jambi, Sumatra", Indonesia and the Malay World, 39,113 (2011), hlm. 89-101.

2012

Dewi, Ratna, "Batik Jambi: Sejarah, Identitas, dan Kelenturan Budaya", Seloko: Jurnal Budaya, 1, 1(2012), hlm. 175-189.

Zilberg, Jonathan, "Textiles History in Stone I: The Case of Muarajambi Prajnaparamita", Seloko: Jurnal Budaya, 1, 2 (2012), hlm. 215-258.

2013

Sumardjo, Jakob, "Kosmologi Batik Jambi", Seloko: Jurnal Budaya, 2, 1 (2013), hlm. 95-121.

Karmela, Siti Heidi, "Industrialisasi Batik di Kota Jambi: Batik Jambi sebagai Produk Ekonomi dan Politik", Seloko: Jurnal Budaya, 2, 1 (2013), hlm. 123-144.

Adhanita, Septiara, “Pengembangan Batik Jambi Motif Sungai Penuh sebagai Bentuk Kontribusi pada Pembangunan”, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 9, 4 (2013), hlm. 381-392.

Read more…

Orang Rimba Kinship, Marriage and Gender in Jambi

 

THIS ARTICLE examines Orang Rimba kinship, marriage and gender relations in the Bukit Duabelas region of Jambi, Sumatra. Orang Rimba social organization, its terms and concepts, primary kinship relations, use of botanic metaphor and key structural contrasts demonstrate their ties to Malay and Austronesian-speaking peoples throughout the region. The manner in which these concepts are applied is very different, and is arranged in a way to fit their unique way of life in the forests. Some of the broader differences relate to their mobile economy, small and dispersed camps, and asymmetrical relations of affinity, which take place in the context of egalitarian social relations. This results in a set of social relationships not unlike many of the bride service societies throughout the world. Orang Rimba women have great rights over forest resources, yet are restrained in their interactions with men and outsiders by rigid gender relations.

_________

Steven Sager, "The Stalk that Supports the Flower: Orang Rimba Kinship, Marriage and Gender in Jambi Sumatra", Oceania, 87, 1 (2017): 78-95.

Read more…

Islamic Defense Action in Jambi Ahead of Pilkada DKI Jakarta 2017

Abstract  

JAKARTA PROVINCIAL elections in 2017 brought broad resonance not only in the electoral region in the area, but also spread to many regions in Indonesia. Besides Jakarta is the capital city of the country, which became the center of attention of all citizens, the cause is the election with issues relating to Islam, the majority religion of the country.

Approximately five months ahead of the vote, the incumbent governor with ethnic Chinese and Christian background, Basuki Tjahaja Purnama or Ahok, delivered a speech citing verses of the Qur'an and was later regarded as harassment of the holy book. In addition to Ahok being brought to court, a massive demonstration wave of Muslims, called the Islamic Defense Action, was held not only in Jakarta, but also in many other areas in the country.

This article discusses the Islamic Defense Action in Jambi, the actors who were in front line the demonstrations, and how the action is replicated for other cases of Islamic harassment in this area. Based on field observations, interviews, media archive readings, and an analysis of recorded Friday sermons in Jambi, this article argues that Islamic identity and sentiment seek to be raised to mobilize these actions in order to gain broader support for broader interests.[]

__________

Suaidi Asyari & M. Husnul Abid, “Echo of Ahok Case Beyond Electoral Territory of Jakarta: The Case of Islamic Defense Action in Jambi Ahead of Pilkada DKI Jakarta 2017”, Paper presented at the 10th Al-Jami’ah Forum “Identity in the Age of Populism: Southeast Asian Perspectives”, Yogyakarta, 10-12 November 2017.

Read more…

Review of the Diversity of Palm Oil Production Systems in Indonesia: Case Study of Two Provinces: Riau and Jambi

THIS PAPER proposes an overview of the development of oil palm production in Indonesia combining two levels: (i) a national and historical perspective of the development of the sector; (ii) a regional approach considering two contrasting provinces, Riau and Jambi.

Starting with colonial times, the national approach deals first with the main periods that punctuate the development of oil palm plantations up to the contemporary period, marked by the liberalization of the economy. It emphasizes several factors that played a strategic role in the development of palm oil production, such as the role of the State and migration.

After presenting the different models that structure the relationships among stakeholders and how these relationships have evolved, the role of small family planters is analyzed. This section ends with a review of some controversial issues: livelihood improvement, land tenure and customary rights, inclusion versus exclusion, market risks, forest and environmental threats and governance.

The regional approach gives context to the development of palm oil production within two territories that have different historical backgrounds, with Jambi entering into production relatively recently. In each of the two provinces, the themes and issues involved in palm oil development identified at national level are analyzed, with specific emphasis on stakeholders’ strategic behaviours. The paper concludes with a comparative perspective on both provinces.

_________

Alice Baudoin, Pierre-Marie Bosc, Cécile Bessou, & Patrice Levang, “Review of the Diversity of Palm Oil Production Systems in Indonesia: Case Study of Two Provinces: Riau and Jambi”, Working Paper 219, (Bogor: CIFOR, 2017). DOI: 10.17528/cifor/006462

Full-paper is available here.

Read more…

Incorporating Islamism into Secular Education System: An Attempt of Gradual Islamization of the State and Society by an Indonesian Tarbiyah Movement in Jambi

Abstract  

THE DOWNFALL of the New Order regime in 1998, which was soon followed by the liberalization policy in al-most every aspect of politics, opened vast opportunities for the emergence of political expressions including Islamism into the public space. While violent responses indicated by some Islamic groups, who take advantage of the weakening of the state, Tarbiyah Movement (harakah tarbiyah) consist-ently performs gradual Islamization through the system provided by the state. 

Based on a field research in Jambi, Sumatra, this article discusses the efforts undertaken by the group to incorporate their Islamist ideas into secular educa-tion system at the levels of primary and secondary educa-tion. This article argues that these all efforts are part of Is-lamization process of society and the state in Indonesia af-ter the failure of its leaders in doing the same thing at the political level especially in the aftermath of the 1999 general election.

Keywords: Tarbiyah movement, Islamization of the state, Islamic education, post-New Order Indonesia.

__________

Suaidi Asyari, "Incorporating Islamism into Secular Education System: An Attempt of Gradual Islamization of the State and Society by an Indonesian Tarbiyah Movement in Jambi", Journal of Indonesian Islam, 11, 1, (2017), pp. 29-58. DOI: 10.15642/JIIS.2017.11.1.29-58

Full-article is available here.

Read more…