KKI Warsi: Hutan Jambi di Ambang Krisis Ekologis
Catatan Akhir Tahun 2025 KKI WARSI. Jambi, jantung Sumatera yang selama ratusan tahun dijaga oleh hutan alamnya, kini berada di titik genting. Pohon-pohon yang dahulu menjadi “pasak bumi”, penyangga air, iklim, dan kehidupan, satu per satu runtuh di tengah laju ekstraksi sumber daya alam yang masif. Catatan Akhir Tahun 2025 KKI WARSI menunjukkan bahwa krisis ekologi di Jambi bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas hari ini.
Dalam kurun 52 tahun terakhir, Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektare hutan. Tutupan hutan yang tersisa kini hanya 929.899 hektare atau 18,54 persen dari luas daratan. Jika ditarik lebih singkat, dalam 10 tahun terakhir Jambi telah kehilangan, 112.372 hektare atau setara dengan 5 kali luas Kota Jambi.
“Angka ini menempatkan Jambi dalam zona kritis ekologis, yang berpotensi menjadi bencana terjadi secara eksponensial dan pemulihannya akan membutuhkan biaya besar serta waktu lama,”kata Direktur KKI Warsi Adi Junedi di Jambi, 7 Januari 2026 pada acara Catatan Akhir Tahun KKI Warsi 2025.
Adi Junedi menjelaskan, pemicu utama krisis eologis ini, adalah alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala luas, terutama sawit, ekspansi pertambangan serta kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor dominan hilangnya hutan.
Aktivitas tambang, baik batubara maupun emas, telah merusak bentang alam, mencemari sungai, dan memunculkan masalah sosial sosial. Hingga 2025, pantauan citra satelit menunjukkan pertambangan batubara telah membuka lahan sekitar 16 ribu hektare, tersebar di kawasan hutan dan areal penggunaan lain.
“Sedangkan penambangan emas tanpa izin (PETI) terindikasi telah merusak lebih dari 60 ribu hektare, setara hampir tiga kali luas Kota Jambi, terlihat di kawasan areal penggunaan lain, hingga taman nasional,” kata Adi.
Adi mengatakan kerusakan hutan berkelindan langsung dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Ketika hutan hilang, hujan tidak lagi diserap tanah. Sungai yang alurnya semakin lebar akibat tambang, dan tingginya material bekas tambang yang masuk ke sungai, menyebabkan sungai meluap tanpa kendali ketika hujan dengan curah tinggi. “Dengan kondisi ini, banjir serta longsor menjadi ancaman permanen, bukan sekadar risiko musiman. Jambi hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan bencana hanya tinggal menunggu waktu,” kata Adi.
Di Tengah Krisis, Masih Ada Harapan: Perhutanan Sosial Pulihkan Hutan Jambi. Di tengah krisis ekologis dan meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi, secercah harapan masih tumbuh dari hutan-hutan yang dikelola masyarakat. Perhutanan sosial terbukti mampu memulihkan ekologi sekaligus menopang kehidupan warga.
Dalam enam tahun terakhir, tutupan hutan di wilayah perhutanan sosial di Provinsi Jambi yang didampingi KKI Warsi meningkat sekitar 20.314hektare, luas yang hampir setara dengan Kota Jambi. “Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa hutan yang dikelola secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, mampu memperbaiki kondisi ekologi yang sempat terdegradasi,” kata Adi.
Dikatakan, model pengelolaan berbasis masyarakat ini tidak hanya memulihkan hutan, tetapi juga memperkuat ekonomi warga. Melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan ekowisata, masyarakat memperoleh manfaat langsung dari hutan yang tetap tegak. Hutan tidak lagi dipandang sebagai ruang eksploitasi semata, melainkan sebagai sumber kehidupan yang dijaga bersama.
“Peningkatan tutupan hutan tersebut menegaskan satu hal penting: hutan yang dikelola dengan baik dan adil akan memberikan manfaat berlipat, bagi masyarakat, bagi ekologi, dan bagi masa depan bumi,” ujarnya.
Namun, capaian ini tidak boleh berhenti sebagai kisah sukses sesaat. Ke depan, dibutuhkan upaya yang lebih kuat untuk mempertahankan tutupan hutan sekaligus memastikan keberlanjutan penghidupan masyarakat pengelolanya.
Salah satu langkah strategis yang perlu didorong adalah memaksimalkan peluang pendanaan iklim, seperti pasar karbon, Results-Based Payment (RBP), dan biodiversity credit. Skema-skema ini membuka jalan baru agar hutan yang dijaga tetap memiliki nilai ekonomi yang adil bagi masyarakat pengelolanya. Inisiatif seperti pohon asuh dan adopsi bibit juga menjadi peluang nyata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat upaya pemulihan hutan.
Transisi ini menandai pergeseran penting dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi hijau, ekonomi yang menjaga, bukan menghabiskan, hutan. Pengelolaan hutan lestari memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, memperbaiki fungsi ekologis, serta melipatgandakan dampak positif dari pengelolaan hutan berkelanjutan.
Di saat yang sama, upaya pemulihan hutan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum terhadap kejahatan ekologi, perbaikan tata kelola kehutanan, serta rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak. Langkah-langkah ini mendesak dilakukan untuk mengendalikan bencana hidrometeorologi yang kian sering dan merusak.
“Perubahan iklim adalah kenyataan. Beradaptasi dan berbenah sekarang juga adalah keharusan, bukan pilihan,” tegas Adi. Tanpa upaya serius mengatasi akar persoalan kerusakan lingkungan, pembangunan akan berjalan di tempat, sementara biaya pemulihan akibat bencana akan terus menggerogoti sumber daya daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Catatan Akhir Tahun 2025 ini menjadi penanda arah: apakah Jambi memilih menyelamatkan sisa hutannya sebagai benteng terakhir kehidupan, atau membiarkannya runtuh dan menanggung krisis ekologis yang kian dalam.
Hutan Jambi masih bisa diselamatkan, jika kita bergerak sekarang.
Kompas: 2,5 Juta Hektare Hutan di Jambi Hilang dalam 5 Dekade
Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi merilis dalam kurun waktu 52 tahun terakhir, Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektare hutan, tutupan hutan yang tersisa saat ini hanya tersisa 929.899 hektare atau 18,5 persen dari luas daratan. Jika ditarik lebih singkat, dalam 10 tahun terakhir Jambi telah kehilangan 112.372 hektare atau setara dengan 10 kali luas Kota Jambi. “Angka ini menempatkan Jambi dalam zona kritis ekologis, yang berpotensi menjadi bencana yang terjadi secara eksponensial dan pemulihannya akan membutuhkan biaya besar serta waktu lama,” kata Direktur KKI Warsi, Adi Junedi sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (7/1/2026).
Adi menjelaskan pemicu utama krisis ekologis ini adalah alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala luas, terutama sawit, ekspansi pertambangan serta kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor dominan hilangnya hutan.
Selain itu, aktivitas tambang, baik batubara maupun emas, telah merusak bentang alam, mencemari sungai dan memunculkan masalah sosial sosial.
Hingga 2025, pantauan citra satelit menunjukkan pertambangan batubara telah membuka lahan sekitar 16 ribu hektare, tersebar di kawasan hutan dan areal penggunaan lain. "Sedangkan penambangan emas tanpa izin (PETI) terindikasi telah merusak lebih dari 60 ribu hektare, setara hampir tiga kali luas Kota Jambi, terlihat di kawasan areal penggunaan lain, hingga taman nasional," tambah dia. Ia mengatakan kerusakan hutan berkaitan langsung dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Mengingat ketika hutan hilang, air hujan tidak lagi diserap tanah. Saat ini alur sungai semakin lebar akibat tambang, dan tingginya material bekas tambang yang masuk ke sungai menyebabkan sungai meluap tanpa kendali ketika hujan dengan curah tinggi.
"Dengan kondisi ini, banjir serta longsor menjadi ancaman permanen, bukan sekadar risiko musiman. Jambi hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan bencana hanya tinggal menunggu waktu," tutupnya.
Detik: Hutan Jambi Turus Menyusut, Alih Fungsi Lahan-PETI Jadi Biang Kerok
Tutupan hutan di Provinsi Jambi terus mengalami penyusutan. Deforestasi dengan tujuan alih fungsi lahan hingga penambangan emas tanpa izin (PETI) yang meningkat menjadi faktor penyebab di balik hilangnya hutan di Jambi.
Menurut catatan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, selama 52 terakhir, Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektare hutan. Tutupan hutan yang tersisa kini hanya 929.899 hektare atau 18,54 persen dari luas daratan.
Saat ini, tutupan hutan yang tersisa hanya sekitar 929.899 hektare atau 18,54 persen dari total luas daratan Jambi. Bahkan dalam satu dekade terakhir saja, hutan Jambi menyusut hingga 112.372 hektare, setara dengan hampir 10 kali luas Kota Jambi.
"Angka ini menempatkan Jambi dalam zona kritis ekologis, yang berpotensi menjadi bencana terjadi secara eksponensial dan pemulihannya akan membutuhkan biaya besar serta waktu lama," kata Direktur KKI Warsi, Adi Junedi, Selasa (7/1/2026).
Berdasarkan pantauan citra satelit hingga 2025, menurut catatan KKI Warsi, tutupan hutan sempat mengalami tren peningkatan mulai 2020-2024. Namun, pada 2025 kembali mengalami penyusutan.
Adi menjelaskan, di balik hilangnya hutan di Jambi itu dipicu oleh alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan skala besar, terutama sawit. Selain itu, ekspansi pertambangan serta kebakaran hutan dan lahan turut menjadi faktor dominan hilangnya tutupan hutan di Jambi.
Aktivitas pertambangan, baik batu bara maupun emas ilegal, disebut telah meninggalkan jejak kerusakan serius. Bentang alam berubah, sungai tercemar, dan konflik sosial bermunculan di berbagai wilayah.
Masih dalam pantauan citra satelit hingga 2025, pembukaan lahan akibat pertambangan batu bara saja mencapai sekitar 16 ribu hektare. Ini tersebar di kawasan hutan maupun areal penggunaan lain.
"Sedangkan penambangan emas tanpa izin (PETI) terindikasi telah merusak lebih dari 60 ribu hektare, setara hampir tiga kali luas Kota Jambi, terlihat di kawasan areal penggunaan lain hingga taman nasional," tambah Adi.
Perluasan area PETI ini juga menjadi faktor dominan dan terus meningkat setiap tahun dalam menyumbang angka kerusakan hutan. Meski area tambang emas itu dominan berada di sepanjang aliran sungai. Wilayah itu tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, dan terbaru sudah merambah sampai Kabupaten Batang Hari.
Adi menambahkan bahwa kerusakan hutan tersebut berkelindan langsung dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Hilangnya tutupan hutan membuat air hujan tak lagi terserap optimal ke dalam tanah.
Di sisi lain, sungai-sungai yang melebar akibat aktivitas tambang serta masuknya material sisa galian menyebabkan aliran air mudah meluap saat hujan deras. Kondisi ini membuat banjir dan longsor menjadi ancaman yang terus mengintai.
"Dengan kondisi ini, banjir serta longsor menjadi ancaman permanen, bukan sekadar risiko musiman. Jambi hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan bencana hanya tinggal menunggu waktu," pungkas Adi.
KKI Warsi turut andil dalam mengelola sisa hutan yang dikelola masyarakat di Jambi. Pendampingan masyarakat itu melalui skema perhutanan sosial.
Dalam 6 tahun terakhir, tutupan hutan di wilayah perhutanan sosial di Provinsi Jambi yang didampingi KKI Warsi meningkat sekitar 20.314 hektare. Tak hanya memulihkan hutan, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat.
Melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan ekowisata, masyarakat memperoleh manfaat langsung dari hutan yang tetap tegak. Hutan tidak lagi dipandang sebagai ruang eksploitasi semata, melainkan sebagai sumber kehidupan yang dijaga bersama. Secara berkelanjutan, juga memaksimalkan pendanaan iklim, seperti pasar karbon, bioderversity credit, dan result-based payment (RBP).
